Diferensiasisosial berdasarkan gender pada masyarakat maju dikaitkan dengan . 14. 15 PENGARUH DIFERENSIASI DAN STRATIFIKASI SOSIAL Setelah mempelajari kegiatan belajar 2 ini Anda diharapkan dapat: 1. mendata pengaruh Diferensiasi sosial dan Stratifikasi sosial yang terdapat dalam masyarakat, 2. menarik kesimpulan sikap yang relevan dalam Prinsiputama SDGs yaitu tidak meninggalkan seorangpun karena dirancang secara partisipatif. Pembedaanmasyarakat berdasarkan atas kesamaan keyakinan dan praktek yang menyatukan pengikutnya ke dalam suatu komunitas yang disebut umat adalah bentuk diferensiasi berdasarkan? suku bangsa; klan; agama; gender; Kunci jawabannya adalah: C. agama. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, pembedaan masyarakat berdasarkan atas kesamaan keyakinan 11 Diferensiasi sosial menurut agama dalam suatu kelompok sosial yang disebut a. Sekte b. Umat c. Etnis d. Clan Jawaban : B. 12. Yang ialah diferensiasi sosial yang terjadi secara alamiah adalah pembagian secara a. Profesi b. Politik c. Ras d. Ekonomi Jawaban : C. 13. Diferensiasi sosial menurut gender pada penduduk maju dikaitkan . Gambar ilustrasi picture-alliance/dpa/ZUMAPRESSUrusan identitas diri ternyata bukan hanya soal jenis kelamin saja, laki-laki atau perempuan. Identitas seseorang rupanya juga menyangkut pikiran dan perasaan orang tersebut. Anda bukan pria jika pikiran dan perasaan Anda lebih condong sebagai perempuan. Kesadaran bahwa jenis kelamin yang melekat pada tubuh seseorang tidak dapat menentukan identitas seksual orang itulah yang menjadi norma baru di dunia. Perbedaan perilaku jenis kelamin Seorang perempuan misalnya dianggap akan berpikir atau bertindak sebagaimana umumnya seorang perempuan, demikian pula dengan laki-laki. Studi awal perbedaan perilaku berdasarkan jenis kelamin dilakukan oleh dua psikolog Eleanor E. Maccoby dan Carol N. Jacklin seperti yang ditulis dalam "Reader's Digest A-Z of the Human Body” terbitan tahun 1987. Kedua psikolog itu menganalisis lebih dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti berbeda dan sampai pada kesimpulan ada empat perilaku yang menonjol antara pria dan perempuan, yaitu laki-laki lebih agresif daripada perempuan, laki-laki lebih baik dalam matematika dan kemampuan spasial visual seperti membaca peta, radar. Sementara perempuan lebih mampu dalam hal verbal sehingga lebih mampu berbicara dengan lancar, perempuan mudah memahami materi yang sulit daripada laki-laki. Tentu saja kita perlu menyadari ini adalah kesimpulan dari hasil penelitian yang bisa saja berubah. Proses pembelajaran menjadi perempuan dan laki-laki sejak dini dan faktor lingkungan dianggap memainkan peranan penting dalam membentuk perbedaan perilaku berdasarkan jenis kelamin. Tetapi faktor gen turut membentuk perbedaan perilaku antara perempuan dan laki-laki. "Reader's Digest A-Z of the Human Body” memberi contoh foto ketika bermain sepak bola bersama-sama, secara alamiah seorang anak perempuan akan menghindar ketika ada bola yang datang ke arah tubuhnya, sementara anak laki-laki akan menendang bola tersebut. Jenis kelamin alternatif dan gender ketiga Sejak dari janin, dokter kandungan dapat menentukan jenis kelamin berdasarkan kromosom seks yang diuji dari cairan ketuban amniotik. Namun bagi orang-orang tertentu, lahir dengan penis bisa jadi justru tidak membuatnya berperilaku sebagaimana pria. Memiliki payudara yang molek bisa jadi justru menjadi beban bagi perempuan yang tidak merasa dirinya adalah perempuan. Seseorang yang memiliki jenis organ kelamin yang jelas sejak lahir tetapi tidak merasa jati dirinya sesuai dengan jenis kelaminnya, kini bisa menentukan sebagai jenis kelamin Mx, yang dibaca mix atau campuran. Dalam konstruksi sosial, karekteristik pria dan perempuan, peran dan norma membentuk gender yang terdiri dari maskulin dan feminim. Bagi yang tidak merasa cocok dengan kedua gender tersebut, kini sudah bisa memilih gender yang baru yakni netral. Inilah yang terjadi di Nepal. Sebagai sebuah negara berkembang, Nepal justru lebih dulu melonggarkan aturan identitas gender. Pada tahun 2007, Mahkamah Agung Nepal memutuskan warga negara bisa memilih identitas gender menurut perasaan pribadi mereka sendiri. Dokumen resmi seperti paspor bisa mencantumkan jenis kelamin O atau other yang lain sebagai Monique RijkersFoto Monique Rijkers Amerika Serikat di bawah pemerintahan Joe Biden juga sudah mengizinkan mencantumkan Mx sebagai salah satu pilihan selain Mr, Mrs dan Ms. Bahkan di masa Presiden Barack Obama, militer Amerika Serikat meniadakan sekat biologis pria dan perempuan dengan menggunakan ideologi gender yang lebih cair. Berbeda dengan Amerika Serikat, sejak tahun 2019 di Jerman juga memberlakukan jenis kelamin ketiga yang disebut "beragam” bagi orang yang tidak merasa sebagai laki-laki atau perempuan. Tetapi untuk meresmikan status "beragam” tersebut, butuh surat keterangan medis. Dengan demikian alasan perubahan status tidak sekadar karena perasaan belaka. Amerika Serikat di masa Presiden Donald Trump juga mensyaratkan pengujian genetik bagi orang yang ingin mengubah jenis kelamin yang diterima saat atau membuat masalah? Orang dengan kasus seperti Aprilia Manganang yang mengalami kelainan bentuk kelamin saat dilahirkan hipospadia, tentu membutuhkan penanganan medis agar organ kelaminnya jelas. Perubahan jenis kelamin Aprilia Manganang dari perempuan menjadi pria tentu menyelesaikan masalah yang bersangkutan dan tidak membuat norma baru di masyarakat. Berbeda halnya dengan Mx, O atau X dan gender netral yang keberadaannya akan membentuk norma baru dalam masyarakat. Contoh paling sederhana norma baru yang berubah adalah sebutan untuk mereka yang memilih masuk dalam gender ketiga. Apakah akan disapa dengan Bapak untuk seorang yang merasa sebagai perempuan atau panggilan Ibu untuk seorang yang merasa pria? Bagaimana dengan Mx, O atau X apakah kelak akan ada kata baru untuk jenis kelamin ketiga itu? Seorang advokat Skotlandia memilih penyebutan "they/their” sebagai kata ganti pria he untuk dirinya yang berstatus Mx. Pada tahun 2019, Kamus Merriam-Webster mengubah definisi kata "they” mereka yang bermakna jamak sehingga "they” dapat digunakan untuk satu orang yang identitas gendernya bukan pria atau perempuan. Perubahan ini tentu sangat signifikan bagi mereka yang bingung dengan identitas diri mereka. Tetapi akan cukup membingungkan bagi masyarakat sebab butuh penyesuaian norma-norma baru dalam hubungan sosial yang lebih jauh mengubah konstruksi moral dalam masyarakat. Tahun 2019 perusahaan Mattel memproduksi boneka Barbie gender netral yang bisa berganti pakaian dan model rambut pria dan perempuan sesuka hati. Ekspresi gender bisa diwujudkan dengan gaya rambut dan gaya busana. Perempuan pun bisa berambut pendek dan bercelana panjang, namun pria belum tentu bisa memakai rok dan bergincu. Boneka gender netral ini tentu saja bukan mainan yang mendidik sebab gender adalah persoalan serius yang tidak bisa diganti dan diubah sesuka hati. Jika seorang anak sudah diajarkan tentang gender netral sejak dini, kita kelak akan memiliki generasi bingungan. Norma-norma baru inilah yang perlu diperhatikan dengan saksama agar tidak meniadakan norma umum yang sudah membentuk kesadaran moral masyarakat. Sebuah organisasi masyarakat pendukung hak-hak keberagaman gender dan orientasi seksual di Amerika Serikat, Trevor Project, mengklaim 28% dari LGBT berusia antara 13 hingga 24 tahun ingin bunuh diri karena tidak bisa menggunakan pilihan Mx atau gender netral. Mencantumkan Mx di depan nama seseorang atau bergender netral belum tentu meredakan keinginan bunuh diri. Karena itu, solusi terbaik untuk mengakomodasi kebutuhan mereka yang ingin bunuh diri adalah konseling psikologi dan psikiater sebagai langkah awal. Magnus Hirschfeld, seorang dokter Jerman berdarah Yahudi, pendiri Institut untuk Penelitian Seksual di Berlin tahun 1919, berpendapat memahami problem seksualitas dan gender secara ilmiah akan mendorong penerimaan terhadap minoritas seksual. Kata kuncinya adalah pemahaman secara ilmiah sehingga perubahan identitas jenis kelamin dan orientasi seksual bukan sekadar karena merasa atau berpikir, tetapi ada dasar rujukan ilmiah medis dan psikologi guna menentukan identitas jenis kelamin dan menyelesaikan kebingungan gender seseorang. Apakah Indonesia perlu menerapkan jenis kelamin Mx dan gender netral dalam norma masyarakat? Saat ini di Indonesia, peran perempuan sudah meluas namun masih ada ketidakadilan karena latar belakang masyarakat yang mengutamakan pria. Dalam masyarakat, perempuan dan anak sering sekali menjadi korban kekerasan seksual. Masih banyak pekerjaan rumah yang belum selesai. Alih-alih memperjuangkan penerimaan Mx atau gender netral, solusi yang lebih tepat dan berkontribusi positif bagi masyarakat dalam skala yang lebih luas adalah membuka pusat konseling, penyediaan layanan terapi bagi mereka yang merasa terjebak dalam tubuh yang salah, membangun pusat pendidikan seks dan gender sejak dini, melatih orang tua dan para guru serta pengajar sebagai panutan yang bisa membentuk jati diri sesuai jenis kelamin saat lahir. Para tokoh agama diberikan pemahaman seksualitas dan hak asasi manusia agar bisa merangkul Mx dan gender netral. Menerima seseorang apa adanya, termasuk dengan persoalan gender yang dihadapi, justru dapat membangun kesadaran akan identitasnya. monique_rijkers adalah wartawan independen, IVLP Alumni, pendiri Hadassah of Indonesia, inisiator Tolerance Film Festival dan inisiator IAMBRAVEINDONESIA. *Setiap tulisan yang dimuat dalam DWNesia menjadi tanggung jawab penulis *Bagi komentar Anda dalam kolom di bawah ini. Pandemi COVID-19 membuat perayaan Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret dan Hari Kesehatan Dunia pada 7 April, tertutup gaungnya. Padahal, kedua perayaan ini membawa tema yang sangat relevan dengan kondisi perempuan dalam sistem kesehatan. Tahun ini, hari perempuan internasional mengusung tema kesetaraan gender, sedangkan hari kesehatan dunia mengangkat tema dukungan pada perawat dan bidan. Pandemi justru menunjukkan potensi kepemimpinan perempuan yang efektif dalam situasi krisis. Angela Merkel di Jerman, Jacinda Ardern di Selandia Baru dan Tsai Ing-wen di Taiwan misalnya, dipuji sebagai pemimpin-pemimpin dengan kinerja baik mengatasi wabah. Di dunia dan di Indonesia, ketidaksetaraan gender masih terjadi di dalam dunia kesehatan. Di tengah pandemi, kepemimpinan perempuan di bidang kesehatan masih terpinggirkan. Read more Kesamaan Wali Kota Surabaya dan Chicago dalam memimpin di tengah pandemi Dinomorduakan Tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan bahwa walaupun sistem kesehatan didominasi oleh perempuan, tenaga kesehatan perempuan masih merupakan kelompok yang dinomorduakan. Di sektor kesehatan, perawat memiliki porsi terbesar dalam jumlah tenaga medis; dan 90% perawat adalah perempuan. Laporan itu menyebut bahwa tenaga kesehatan perempuan di seluruh dunia dibayar 28% lebih rendah dibanding laki-laki. Tenaga kesehatan perempuan juga lebih banyak menghadapi kesulitan untuk diangkat menjadi pegawai tetap pada sebuah organisasi. Dalam laporan WHO tahun ini, ketimpangan gender dalam sistem kesehatan kembali diungkapkan. Hanya sedikit perawat perempuan yang mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk menduduki posisi kepemimpinan dalam sistem kesehatan. Ini menunjukkan bahwa sistem kesehatan adalah sebuah sistem yang patriarkis. Perempuan dicap sebagai kelompok lemah yang tidak seharusnya menjadi pemimpin. Di Indonesia, perempuan juga belum banyak diakomodasi dalam pengambilan keputusan di sistem kesehatan. Sejak merdeka hingga saat ini, Indonesia setidaknya telah memiliki 20 orang menteri kesehatan; namun hanya empat diantara mereka yang perempuan. Di tingkat dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota yang lebih operasional, kesempatan wanita menjadi pengambil keputusan puncak juga masih terbatas. Pada akhir tahun 2019, saya melakukan studi pada 352 pejabat publik pada organisasi dinas kesehatan di dua provinsi. Hasil studi menunjukkan bahwa walaupun memiliki tingkat pendidikan dan juga pengalaman kerja yang sama, banyak pemimpin perempuan di bidang kesehatan terhenti pada tingkat kepemimpinan setingkat kepala seksi. Sementara pemimpin laki-laki memiliki kesempatan yang lebih besar untuk naik ke posisi jabatan lebih tinggi setingkat kepala bidang hingga kepala dinas. Penghalang utama bagi perempuan untuk mencapai posisi penting dalam pengambilan keputusan dalam organisasi disebabkan oleh adanya stereotip gender pada sistem kesehatan. Stereotip adalah keyakinan tentang karakteristik sekelompok orang berdasarkan asumsi-asumsi yang dibuat tanpa memperhatikan kondisi sebenarnya. Walau banyak perempuan berhasil memimpin rakyat mereka di tengah wabah, nampaknya fenomena serupa jauh untuk bisa terjadi di Indonesia. Dalam manajemen kebencanaan, perempuan di Indonesia lebih sering digambarkan sebagai korban, bukan sebagai pengambil kebijakan. Pandangan bahwa pekerjaan terkait kebencanaan adalah pekerjaan laki-laki [ membuat perempuan dianggap tidak memiliki respon kegawatdaruratan yang baik yang dikaitkan dengan peran domestik yang mereka miliki. Read more Kasus Aice dilema buruh perempuan di Indonesia dan pentingnya kesetaraan gender di lingkungan kerja Terpinggirkan dalam pandemi Stereotip gender tersebut berlanjut. Dalam penanggulangan pandemi, Presiden Joko “Jokowi” Widodo membentuk gugus tugas tingkat nasional. Komposisi gugus tugas ini dibuat berdasarkan kementerian dan lembaga terkait; tapi tidak ada penjelasan tentang bagaimana representasi gender yang ada dalam gugus tugas tersebut. Jika dilihat berdasarkan representasi perempuan 5 dari 38 dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, maka jelas hanya sedikit perempuan yang terlibat dalam gugus tugas ini. Isu tentang perempuan bahkan belum dianggap penting dengan penanganan wabah jika dilihat dari komposisi kementerian yang terlibat dalam gugus tugas. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak termasuk dalam gugus tugas tersebut. Padahal berbagai negara telah melaporkan bahwa perempuan merupakan kelompok masyarakat yang paling terdampak dalam pandemi . Dalam ranah opini masyarakat di media massa, ketimpangan gender juga masih terjadi. Saya melakukan identifikasi pada salah satu media massa nasional, Jawa Pos, yang menyediakan kesempatan bagi para praktisi menuliskan opininya. Jawa Pos merupakan salah satu media tertua di Jawa Timur, dan secara oplah juga pernah menjadi yang terbesar di Indonesia. Basis pembaca Jawa Pos terkonsentrasi di Surabaya. Gubernur Jawa Timur dan wali kota Surabaya adalah perempuan. Selama Maret hingga April 2020, media tersebut memuat 100 artikel opini dengan 81 artikel membahas tentang pandemi. Sebagian besar penulis opini tersebut praktisi laki-laki; hanya ada 11 11,8% penulis perempuan dari 93 orang penulis selama periode itu. Dalam periode yang sama, hanya ada tiga artikel yang membahas isu perempuan terkait pandemi dari total 81 artikel opini tersebut. Dalam momentum Hari Kartini pada 21 April, ada dua artikel yang ditulis penulis perempuan dan satu artikel oleh penulis laki-laki. Di luar masa pandemi pun, isu tentang perempuan memang masih terpinggirkan pada media massa. Kalaupun dibahas, seringnya menggunakan perspektif laki-laki. Alih-alih pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, yang kita bisa lihat adalah lemahnya representasi perempuan dalam sistem kesehatan. Roh dari kesetaraan gender memang bukanlah pada representasi jumlah yang sama antara laki-laki dan perempuan, namun lebih pada pengakuan akan identitas dari masing-masing gender. Perempuan dalam sistem kesehatan bukanlah individu yang lemah. Saat garda terdepan pelayanan kesehatan didominasi oleh peran perempuan, maka tidak perlu diragukan lagi mereka pun bisa menjadi pengambil kebijakan yang hebat. Mengintegrasikan strategi pengarusutamaan gender dapat menjadi cara responsif untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam masa pandemi. Sayangnya, implementasi strategi pengarusutamaan gender dalam penanggulangan pandemi masih lemah. Ini terlihat dari sedikitnya jumlah perempuan yang terlibat dalam pengambilan kebijakan, ketidakjelasan posisi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan juga terbatasnya pemilahan data segregasi gender. Analisis gender dan ketersediaan data tersegregasi gender menjadi dasar bagi pengambil kebijakan untuk memahami bahwa pandemi membawa membawa dampak fisik maupun sosial yang berbeda-beda antara perempuan dan laki-laki sehingga dapat merumuskan langkah penanggulangan yang efektif. Di lain sisi, stereotip gender membunuh kepercayaan diri perempuan untuk menjadi pemimpin. Oleh karena itu, proses pendidikan calon tenaga kesehatan sudah saatnya dirancang ulang untuk dapat mengikis stereotip gender dalam sistem kesehatan. Pandemi ini dapat menjadi titik balik untuk mewujudkan sistem kesehatan yang lebih baik di semua lini termasuk dalam menjamin kesetaraan gender bagi tenaga kesehatan. Ikuti perkembangan terbaru seputar isu politik dan masyarakat selama sepekan terakhir. Daftarkan email Anda di sini. – Gender adalah pembedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Gender kerap kali diartikan sebagai peran yang terbentuk di dalam masyarakat atas perempuan dan laki-laki. Dalam masyarakat sendiri, diskriminasi berdasarkan gender masih sering terjadi dalam berbagai aspek dan ruang lingkup masyarakat akibat praktik dan budaya patriarki sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama yang masih sangat kuat. Praktik ini kerap merugikan kaum perempuan yang seringkali termarjinalkan. Maka dari itu lah, kesetaraan gender sangat diperlukan. Apalagi menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kesetaraan gender dapat memperkuat negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Pendapatan tersebut pun diamini Prof. Dr. Hj. seorang akademisi, penggiat kesetaraan gender, sekaligus Guru Besar Bidang Ilmu Hadis Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Prof. Dr. Hj. Saat diwawancarai oleh Marhumah pun membagikan pandangan dan pemikirannya terkait perempuan terutama dalam Islam dan negara, serta pentingnya kesetaraan gender untuk negara. Berikut petikan wawancara tersebut. Menurut Anda apa yang menimbulkan stigma bahwa Islam tidak memperlakukan perempuan secara setara? Memang tidak bisa dipungkiri bahwa Islam sering mendapatkan stigma, dianggap sebagai agama yang memarginalkan perempuan. Banyak perempuan dari berbagai negara muslim yang mengalami diskriminasi dan marginalisasi berbasis gender. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh praktik-praktik muslim sendiri yang karena pemahamannya terhadap teks-teks keagamaan tertentu yang cenderung menganggap perempuan sebagai warga kelas dua second class citizen. Jadi, saya kira intinya ada pada pemahaman teks keagamaan yang diinterpretasikan secara bias gender. Karena bagaimanapun, ajaran agama memiliki power yang menentukan aksi masyarakat penganutnya dan mempengaruhi kesadaran bertindak penganutnya. Sebagaimana disampaikan Clifford Geertz, bahwasanya agama merupakan sistem simbol yang menggerakkan manusia berdasarkan makna-makna yang diinterpretasikan dalam eksistensinya di dunia. Oleh karena itu, ketika pemahaman terhadap teks keagamaan diyakini kebenarannya dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, hal itu kemudian dianggap sebagai ajaran agama itu sendiri. Dan cilakanya lagi, ketika seorang muslim melaksanakan atau mempraktikkan keyakinan pemahamannya atas ajaran yang bias gender ini, mereka merasa melakukan perintah agama sehingga praktik-praktik marginalisasi perempuan ini seakan dilegitimasi oleh ayat-ayat al-Qur’an. Meskipun sebenarnya pemahaman itu lebih pada interpretasi saja. Bagaimana negara bisa memberikan solusi untuk kesetaraan perempuan? Negara harus hadir dan bisa memberikan solusi dalam menyelesaikan persoalan ini. Ada banyak cara yang sudah dilakukan walaupun harus terus-menerus kita awasi, peraturan atau kebijakan tentang kesetaraan akses, partisipasi perempuan dalam segala aspek kehidupan, tidak ada diskriminasi terhadap perempuan, dan memastikan bahwa peraturan dan undang-undang tidak bertentangan. Penting juga untuk memberikan peluang politik yang seimbang, memang dari aspek jumlah posisi pemimpin belum seimbang secara signifikan, maka pemerintah perlu melakukan affirmative action untuk terjadinya keseimbangan dalam jabatan dan posisi penting bagi laki dan perempuan. Saya kira, dalam perumusan kebijakan atau perundang-undangan yang sensitif gender gender-sensitivity ini, negara dapat menjalankan fungsinya dalam melindungi dan memberikan keadilan gender. Berbasis pada implementasi kebijakan yang sensitif gender ini, kita berharap akan berdampak pada pemenuhan hak-hak perempuan, penghapusan kekerasan seksual, dan keadilan gender secara umum. Penting pula untuk memastikan bahwa proses internalisasi nilai-nilai kesetaraan ini menjadi salah satu model dalam pendidikan kita, baik aspek metodenya maupun aspek kontennya. Karena masih banyak konten pembelajaran di sekolah yang masih bias gender. Yang tidak kalah pentingnya pemerintah memastikan bahwa internalisasi kesetaraan gender tercermin juga dalam media massa, dan media sosial, karena masa pandemi seperti sekarang ini anak lebih banyak belajar lewat media sosial yang menjadi rujukan dalam melakukan berkegiatan. Apakah pentingnya kesetaraan gender untuk negara? Ya jelas penting! Negara atau pemerintah sebenarnya adalah perwakilan atau “pengabdi” bagi kepentingan rakyat. Dengan demikian, pemerintah harus memastikan fungsi dan tanggung jawabnya untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi keadilan gender bagi seluruh rakyatnya. Hal ini penting untuk selalu disuarakan, agar semua terdorong dan memahami urgensinya. Perempuan juga harus berbicara dan melakukan kerja-kerja bersama dalam mem-backup kepentingan ini. Jika kesetaraan atau keadilan gender sudah diwujudkan, maka hal ini juga akan berdampak pada kualitas kehidupan dan iklim demokrasi yang baik di negara ini. Menyimpulkan dari hasil wawancara di atas, peran perempuan sangatlah penting untuk keberadaan negara. Berkaca dari tokoh-tokoh perempuan seperti Jacinda Ardern, Perdana Menteri Selandia Baru yang telah mendapat pengakuan dari dunia atau Kanselir Jerman Angela Merkel yang menjadi idola rakyat Jerman, membuktikan perempuan mampu bersaing di lingkungan pemerintahan, ekonomi, politik, sosial dan pendidikan. Indonesia adalah negara demokrasi yang berlandas pada ideologi Pancasila. Itu berarti segala bentuk kebebasan diperbolehkan bila masih dalam konteks lima sila Pancasila dan undang-undang dasar, termasuk dalam permasalahan seksualitas masyarakat. Bunyi sila terakhir dari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Keadilan tersebut haruslah dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, bukan oleh segelintir golongan tertentu. Tidak ada istilah mayoritas atau minoritas dalam ideologi Pancasila. Semua memiliki kesetaraan dalam undang-undang.

diferensiasi berdasarkan gender pada masyarakat maju dikaitkan dengan